Dasar hukum pemeringkatan BUM Desa ada di 2 regulasi utama: 1. Permendesa PDTT No. 3 Tahun 2021 Tentang: Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, serta Pengadaan Barang/Jasa BUM Desa/BUM Desa Bersama.Peraturan ini yang pertama kali mewajibkan adanya pemeringkatan BUMDes. Pemeringkatan dilakukan oleh Kemendes PDTT sebagai bagian dari pendataan dan pembinaan. Tujuannya untuk memetakan kondisi, kinerja, dan kelas BUMDes di seluruh Indonesia. Kepmendesa PDTT No. 145 Tahun 2022 Tentang: Formula Pemeringkatan Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama adalah aturan teknis yang menjabarkan cara pemeringkatan. Pemeringkatan dilakukan berdasarkan kriteria seperti : Kegiatan usaha yang dijalankan Jumlah karyawan,Omzet,Aset dan laba Hasilnya BUMDes dikelompokkan ke dalam kelas : Dasar, Tumbuh, Berkembang, Maju, dan Mandiri.Singkatnya alurnya.
Progres Pemeringkatan Kabupaten Tapin Per 21 Mei 2026 Dari BUMDesa yang sudah Berbadan Hukum 113 dari 126 BUMDesa yang Terdaftar. sudah di lakukan Pemeringkatan 113 BUMDesa Karna dasar dari yang bisa di nilai dari pemeringkatan adalah BUMDesa yang sudah Berbadan Hukum
Dalam Pemeringkatan BUMDesa di Kabupaten Tapin sudah dilakukan Proses Pengisian Kuisoner di 7 aspek : Kelembagaan,Mangement,Usaha dan unit Usaha,Kemitraan,Aset dan Permodalan,Administrasi dan akuntabilitas, dan manfaat bagi desa.Untuk proses Penginputan di kalukan Oleh BUMDesa dan Verifikasi di lakukan Oleh TPP (Tenaga Pendamping Propesional) Pendamping Desa PD tingkat Kecamatan dan di lanjutkan Verifikasi tingkat Kabupaten Oleh Dinas PMD dan TAPM lanjut ke tingkat Pusat untuk Memfinalkan hasil pemeringkatan.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar